Beberapa minggu terakhir, nama Padang dan Sumatera Barat terus menghiasi halaman berita kita. Bukan karena prestasi, bukan pula karena festival budaya, melainkan karena banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah ini bersama Aceh dan Sumatera Utara — sebuah tragedi yang membuat ribuan warga kehilangan rumah, kerabat, dan harapan kecil mereka akan masa depan yang stabil. ANTARA News
Aku masih ingat membaca berita awal tentang bencana ini — bagaimana air tak terduga menyapu desa, menerjang rumah, memutus jalan, dan meninggalkan jejak lumpur yang tak akan mudah hilang dari ingatan warga. Betapa tidak, lembah Anai, Padang, Agam, hingga Padang Pariaman ikut terendam, sementara ratusan bahkan ribuan rumah hancur dihantam arus yang begitu ganas. ANTARA News
Sampai di Titik Darurat — Tapi Bukan Bencana Nasional
Pemprov Sumatera Barat memang sudah menetapkan status tanggap darurat bencana, yang diperpanjang beberapa kali oleh gubernur setempat karena situasi belum sepenuhnya terkendali. Bahkan sampai tanggal 22 Desember 2025, status emergency response tetap berlaku demi memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi dan proses pencarian korban masih berjalan. VOI
Namun di balik itu semua, ada perasaan yang terus mengganjal: meskipun dampak bencana begitu hebat dan merata, pemerintah pusat belum juga menetapkan banjir ini sebagai bencana nasional.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa pemerintah tengah mengawasi dan menangani secara nasional, namun menolak memberikan status tersebut secara resmi — bahkan saat gelombang aspirasi dari berbagai pihak semakin tinggi. YouTube
Kenapa Sih Status “Bencana Nasional” Begitu Penting?
Bagi banyak warga, ini bukan sekadar istilah administratif. Status bencana nasional berarti ada:
- Koordinasi penanganan yang lebih cepat dan terpusat
- Alokasi dana besar dari APBN tanpa berbelit-belit
- Dukungan logistik dan bantuan yang lebih massif dari seluruh penjuru negeri
- Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
Saat ini, pemerintah pusat masih memilih untuk menganggap banjir ini sebagai bencana daerah — alasan yang membuat banyak warga dan politisi lokal merasa hati mereka seperti tercekat. Seakan-akan suara penderitaan mereka tidak cukup kuat untuk didengar oleh pusat. Reddit
Beberapa legislator bahkan secara terbuka mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan status bencana nasional karena skala kerusakan telah “melampaui kemampuan daerah”. Seperti yang diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman dalam sejumlah pernyataannya yang emosional, “Negara harus hadir secepat dan setegas mungkin.” ANTARA News Sumbar
Rasa Sakit yang Tak Terucap oleh Angka
Kamu bisa melihat data teknisnya: ribuan rumah hancur, puluhan ribu warga mengungsi, dan akses transportasi putus total. Tapi angka saja tidak cukup menggambarkan bagaimana warga bangun setiap pagi dengan lumpur di halaman rumah, layar berita yang terus memutar informasi evakuasi, dan rasa tak pasti atas masa depan mereka yang belum juga jelas. ANTARA News
Aku membayangkan betapa pilunya seorang ibu yang melihat rumahnya setengah terendam lumpur, atau seorang bapak yang berpikir keras bagaimana memberi makan tiga anaknya di pengungsian, sementara diskusi soal “status nasional” seolah jauh dari kenyataan pahit yang mereka rasakan setiap hari.
Ada sisi emosional yang sering hilang di pemberitaan: cerita tentang warga yang memilih membantu tetangganya, relawan yang mengganti air matanya dengan kerja nyata, dan masyarakat luas yang menyumbangkan tenaga, makanan, dan pakaian. Pengorbanan ini terjadi di bawah bayang-bayang ketidakpastian formal status bencana itu sendiri.
Apa Kata Pemerintah Tentang Penundaan?
Menurut pejabat pemerintah pusat, situasi terus dimonitor sehingga status bencana nasional belum diumumkan secara resmi. Mereka berargumen bahwa penanganan sudah dilakukan di tingkat nasional melalui koordinasi antarkementerian dan lembaga, serta dukungan fasilitas lengkap di lapangan. YouTube
Tak hanya itu, dalam beberapa kesempatan, Presiden juga meminta masyarakat lebih fokus pada pemulihan dan rekonstruksi dibanding pada perdebatan status administratif. Pernyataan ini, bagi sebagian orang, seperti mencoba mengalihkan rasa sakit terhadap sebuah harapan besar yang belum tuntas.
Haruskah Kita Tetap Berharap?
Meski status nasional belum dikokohkan, bukan berarti bantuan berhenti. Pemerintah pusat telah menurunkan berbagai tim tanggap darurat, BNPB terus memprioritaskan pemulihan dan infrastruktur, dan masyarakat sipil bersatu untuk memulihkan sendi kehidupan warga terdampak. ANTARA News
Beberapa pihak juga telah menyuarakan ide-ide kreatif untuk membantu, termasuk pembangunan permukiman baru bagi korban yang kehilangan rumah mereka. Ini bukan hanya tentang menata kembali bangunan, tetapi juga menyusun kembali harapan yang sempat runtuh. Reddit
Ketika Derita Menjadi Seruan
Sampai kapan status bencana nasional akan ditetapkan? Aku tidak punya jawaban pasti. Yang jelas, bukan sekadar label yang kami butuhkan. Lebih dari itu, ini tentang pengakuan bahwa hidup warga kita berubah selamanya oleh peristiwa ini — bahwa penderitaan mereka adalah hal nyata yang layak untuk didengar, dipenuhi, dan dipulihkan.
Mungkin suatu hari nanti, ketika anak-anak di Padang dan sekitarnya menatap sungai yang sudah bersih, mereka akan mendengar cerita tentang bagaimana negeri ini pernah diuji oleh banjir yang hebat. Semoga cerita itu bukan sekadar tentang betapa besar airnya, tetapi juga tentang betapa kuatnya solidaritas yang bangkit dari reruntuhan itu sendiri.