Saya masih ingat beberapa tahun lalu, media sosial terasa lebih “ringan”. Timeline dipenuhi foto liburan, meme receh, dan obrolan santai. Tapi sekarang, rasanya setiap membuka media sosial, kita seperti masuk ke arena debat tanpa wasit. Di sanalah satu istilah sering muncul dan diperdebatkan: buzzer.
Ada yang membelanya mati-matian, ada pula yang mengutuknya habis-habisan. Buzzer dianggap pahlawan komunikasi oleh satu pihak, tapi dinilai sebagai perusak demokrasi oleh pihak lain. Lalu, sebenarnya buzzer itu apa? Dan kenapa keberadaannya selalu memicu emosi?
Mengenal Buzzer: Dari Marketing ke Politik
Istilah buzzer awalnya tidak seburuk sekarang. Dalam dunia pemasaran digital, buzzer adalah orang atau akun dengan pengaruh yang membantu menyebarkan pesan agar lebih luas jangkauannya. Mereka dipakai untuk promosi produk, event, atau kampanye sosial.
Namun, seiring waktu, praktik ini masuk ke ranah politik dan isu publik. Sejak saat itu, makna buzzer berubah.
Menurut Ninik Rahayu, mantan anggota Dewan Pers, masalah buzzer bukan pada istilahnya, melainkan pada fungsi dan dampaknya di ruang publik digital.
Ia pernah menekankan bahwa ruang digital seharusnya menjadi tempat pertukaran gagasan, bukan sekadar alat untuk menggiring opini secara masif dan tidak seimbang.
Buzzer politik kemudian identik dengan akun-akun yang sangat aktif, terkoordinasi, dan sering kali agresif dalam membela atau menyerang isu tertentu
Perspektif Pro: Buzzer sebagai Alat Komunikasi Zaman Digital
Kelompok yang mendukung buzzer berargumen bahwa keberadaan mereka tidak bisa dipisahkan dari ekosistem media sosial modern.
Algoritma Membutuhkan “Dorongan“
Menurut Denny JA, konsultan komunikasi politik, algoritma media sosial bekerja berdasarkan interaksi.
Dalam beberapa kesempatan, ia menyampaikan bahwa pesan yang tidak mendapatkan engagement awal akan tenggelam, sebaik apa pun substansinya.
Dalam konteks ini, buzzer dipandang sebagai pemicu awal agar sebuah isu mendapat perhatian.
Semua Pihak Melakukannya
Pendukung buzzer juga sering menyebut bahwa praktik ini dilakukan oleh semua kelompok, bukan hanya satu kubu.
“Kalau satu pihak pakai buzzer sementara pihak lain tidak, itu sama saja bunuh diri komunikasi,”
— pandangan umum di kalangan konsultan politik digital.
Artinya, buzzer dipandang sebagai strategi bertahan, bukan semata-mata menyerang.
Buzzer Bukan Selalu Penyebar Hoaks
Tidak semua buzzer menyebarkan kebohongan. Sebagian digunakan untuk meluruskan disinformasi.
Johnny G. Plate (saat masih menjabat Menkominfo) pernah menyampaikan bahwa pemerintah juga menggunakan strategi digital untuk melawan hoaks.
Intinya, narasi tandingan diperlukan agar informasi keliru tidak dibiarkan viral tanpa perlawanan.
Dari sudut pandang ini, buzzer dianggap sebagai alat, bukan sumber masalah.
Perspektif Kontra: Ketika Opini Diproduksi Massal
Namun, kritik terhadap buzzer jauh lebih keras dan lebih sering terdengar di ruang publik.
1. Ilusi Mayoritas
Dr. Ade Armando, dosen komunikasi Universitas Indonesia, pernah mengingatkan bahwa buzzer dapat menciptakan kesan dukungan palsu.
Banyak orang akhirnya percaya bahwa sebuah opini adalah suara mayoritas, padahal itu hanya hasil kerja akun terkoordinasi.
Fenomena ini berbahaya karena bisa memengaruhi persepsi publik dan pengambilan keputusan.
2. Polarisasi yang Sengaja Dipelihara
Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit, berkali-kali memaparkan hasil risetnya tentang percakapan di media sosial.
Ia menunjukkan bahwa buzzer sering berperan dalam memperkuat polarisasi, karena konflik lebih mudah viral dibanding diskusi rasional.
Konten bernada marah, sinis, dan menyerang personal cenderung mendapatkan engagement lebih tinggi.
3. Serangan Personal dan Perusakan Reputasi
Masalah lain yang sering muncul adalah serangan personal.
Najwa Shihab dalam beberapa forum diskusi menyebut bahwa buzzer sering digunakan untuk:
- Mengalihkan isu
- Menyerang karakter
- Membungkam kritik dengan intimidasi digital
Akibatnya, banyak orang enggan bersuara karena takut diserang secara massal.
Pengalaman Publik: Capek, Tapi Sulit Lepas
Sebagai pengguna media sosial biasa, kita sering berada di posisi serba salah. Di satu sisi, kita lelah dengan kebisingan buzzer. Di sisi lain, kita tetap terpapar.
Saya pribadi sering mendengar kalimat seperti:
“Aku tahu itu buzzer, tapi kok masuk akal ya?”
Inilah kekuatan utama buzzer: frekuensi dan konsistensi.
Menurut Rhenald Kasali, psikolog dan guru besar UI, manusia cenderung mempercayai informasi yang terus diulang, meski awalnya ragu.
Pengulangan menciptakan rasa familiar, dan rasa familiar sering disalahartikan sebagai kebenaran.
Buzzer dan Etika: Garis yang Sering Dilanggar
Hampir semua narasumber sepakat: buzzer tidak akan jadi masalah besar jika etikanya dijaga. Sayangnya, di lapangan, batas itu sering dilanggar.
Beberapa pelanggaran yang paling sering terjadi:
- Menyebarkan data tanpa sumber jelas
- Memotong pernyataan agar sesuai narasi
- Menyerang kehidupan pribadi
- Menggunakan akun anonim untuk intimidasi
Titi Anggraini, pakar kepemiluan, pernah mengingatkan bahwa praktik semacam ini berbahaya bagi demokrasi.
Demokrasi tidak hanya soal memilih, tapi juga soal kualitas informasi yang diterima publik.
Regulasi vs Literasi Digital
Pertanyaan besarnya: haruskah buzzer diatur?
Sebagian pihak mendorong regulasi ketat. Sebagian lain khawatir regulasi justru membungkam kebebasan berekspresi.
Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, pernah menyampaikan bahwa:
Regulasi penting, tapi tidak boleh karet dan tidak boleh dipakai untuk membungkam kritik.
Di sisi lain, banyak ahli menilai bahwa literasi digital jauh lebih penting.
Jika masyarakat:
- Kritis
- Tidak mudah terpancing emosi
- Mau memeriksa sumber
Maka pengaruh buzzer akan melemah dengan sendirinya.
Refleksi Pribadi: Masalahnya Bukan Sekadar Buzzer
Setelah membaca, mendengar, dan mengamati, saya sampai pada satu kesimpulan sederhana: buzzer hanyalah gejala, bukan akar masalah.
Akar masalahnya adalah:
- Ekonomi perhatian
- Algoritma yang memihak konflik
- Publik yang kelelahan tapi tetap scroll
Selama kemarahan lebih laku daripada nalar, buzzer akan selalu punya tempat.
Penutup: Ruang Digital yang Kita Pilih
Buzzer akan terus ada. Mereka tidak akan hilang hanya karena kita mengeluh. Tapi kita masih punya kendali atas satu hal penting: cara kita merespons.
Kita bisa:
- Tidak ikut menyebarkan kemarahan
- Memilih diam saat provokasi lewat
- Membaca lebih dari satu sumber
Karena pada akhirnya, kualitas ruang digital tidak hanya ditentukan oleh buzzer, tapi oleh kita semua yang mengisinya.
Dan mungkin, perlawanan paling elegan terhadap buzzer bukanlah teriakan—melainkan pikiran yang tetap jernih.
Daftar Referensi
- Armando, Ade. (2019). Media Sosial dan Tantangan Demokrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Fahmi, Ismail. (2020). Polarisasi Politik dan Peran Media Sosial di Indonesia. Drone Emprit Academic Report.
- Kasali, Rhenald. (2017). Disruption. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, Ninik. (2021). Pernyataan terkait etika komunikasi digital dan kebebasan pers di ruang publik daring. Dewan Pers Republik Indonesia.
- Shihab, Najwa. (2020). Diskusi publik Media Sosial, Demokrasi, dan Buzzer Politik. Narasi TV.
- Susanti, Bivitri. (2021). Wawancara dan pendapat hukum terkait regulasi kebebasan berekspresi di media sosial. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
- Anggraini, Titi. (2019). Pemilu, Media Sosial, dan Manipulasi Opini Publik. Perludem.
- Plate, Johnny G. (2020). Pernyataan resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI terkait penanganan hoaks dan disinformasi digital.
- Denny JA. (2018). Algoritma Media Sosial dan Komunikasi Politik Modern. LSI Denny JA.
- Juditha, Christiany. (2018). “Interaksi Simbolik dalam Komunikasi Politik di Media Sosial.” Jurnal Pekommas, Kementerian Kominfo RI.